KEUANGAN NEGARA INDONESIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY (CSR) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

(intermezzo)

Introduksi

Kendati gagasan tentang Corporate Social Responsability (CSR), atau yang kemudian diterjemahkan secara bebas dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, sudah cukup lama diimplementasikan pada korporasi di berbagai negara, geliat penerapannya di Indonesia, bila diperhatikan, baru terasa beberapa tahun belakangan ini.

Masyarakat luas memahami bahwa CSR adalah sesuatu yang diberikan oleh sebuah korporasi kepada masyarakat. Itu sebabnya, mereka demikian menikmati arti CSR ini ketika di hari raya memperoleh fasilitas pulang gratis dan lain sebagainya yang disediakan oleh perusahaan tertentu yang selama ini, secara tidak langsung, telah terbantu dengan kegiatan operasi usaha mereka. Atau, menerima donasi sembako pada hari-hari di mana kehidupan bagi sebagian masyarakat kecil terasa mulai lebih sulit dari biasanya.

Ini adalah sebuah contoh pemahaman yang keliru tentang pengertian CSR. Masyarakat luas memang hanya memiliki pemahaman sebatas seperti itu. Mereka berpendapat bahwa CSR adalah suatu bentuk pemberian dari sebuah korporasi kepada masyarakat. Sebuah donasi atau sumbangan. Pemahaman seperti itu, dalam kenyataannya bukan hanya dimiliki oleh masyarakat yang berpredikat sebagai awam, tetapi juga dimiliki oleh berbagai kalangan pengusaha yang mengendalikan sebuah korporasi.

Yang paling memprihatinkan adalah bahwa trend pemahaman seperti itu juga dimiliki oleh para pejabat yang mengendalikan badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu, bila diperhatikan tidak sedikit program di beberapa badan usaha milik negara yang tidak/ kurang berhasil kemudian disumbangkan kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian diberi label CSR.

A.      CSR Sebagai Sebuah Konsep

Berbagai kepustakaan mengindikasikan bahwa lahirnya pemikiran tentang Corporate Social Responsability (CSR) semula dipicu oleh adanya keinginan perusahaan untuk mengurangi  benturan yang mungkin terjadi dengan masyarakat sekitar. Atas dasar pemikiran dimaksud, banyak pihak berpendapat bahwa terdapat unsur yang kurang positif dari sebuah korporasi dalam masalah konsep CSR tersebut. Yaitu, bahwa CSR dipandang sebagai unsur untuk melemahkan sikap atau pendapat masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri. Atau, dalam terminology yang lebih konkrit yang biasa digunakan sehari-hari, adalah semacam ‘suap’ lah kepada masyarakat. Walaupun, terhadap pandangan itu sendiri, banyak pihak yang kurang sependapat.

Namun, apa pun yang menjadi motifnya, ditinjau dari sudut pandang sebuah korporasi, kegiatan CSR pada prinsipnya adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk mencegah gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau dalam terminology yang lebih umum dikenal sebagai  interupsi usaha.

Terkait dengan itu, agar kegiatan bisnisnya tidak terganggu, sebuah korporasi harus dapat membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi, tidak terlepas dari motif tindakan dalam sebuah korporasi, kegiatan CSR selain harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, harus pula dituntut untuk dapat memberikan manfaat kepada perusahaan.

Mengacu pada pemikiran tersebut di atas, berbagai pihak sering salah menafsirkan bahwa CSR merupakan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan promosi (branding promotion). Misalnya saja, dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas atau bantuan kepada masyarakat tertentu yang bersifat insidentil.

Padahal, CSR seharusnya merupakan sebuah kegiatan perusahaan yang terkonsep dengan baik. Sebuah kegiatan yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat dan lingkungannya yang terdampak dari berbagai aspek operasional perusahaan.

Bila demikian halnya, CSR pastilah bukan suatu kegiatan yang bersifat jangka pendek atau bahkan bersifat insidentil, melainkan sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, program/ kegiatan CSR harus merupakan investasi yang terencana dengan baik dalam suatu periode jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, program/ kegiatan CSR akan memiliki dampak yang nyata dan terukur.

Dalam pada itu, mengingat program/ kegiatan CSR pada hakekatnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat sekitar (terdampak), hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan CSR tidak terkait dengan kegiatan inti (core business) perusahaan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa kegiatan CSR tidak selayaknya dibiayai dari dana operasional perusahaan. Oleh karena itu, dalam praktek, kegiatan CSR sebuah korporasi tidak dibiayai dari dana operasional  perusahaan, melainkan dari keuntungan perusahaan.

B.       Pengelolaan Keuangan Negara

1.        Hak dan Kewajiban Negara

Berdasarkan Hukum Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilihat dari sudut pandang hubungan antara Pemerintah dan rakyatnya (gouvernant et gouvernes), baik dari segi politis, ekonomis, dan hukum, khususnya terkait dengan pengertian hubungan hukum antara Negara/ Pemerintah dengan rakyat.

Menurut  studi Ilmu Keuangan Negara, dengan mengacu pada hak-hak azasi masyarakat yang secara rinci dituangkan dalam Declaration of Human Right yang kemudian dimuat dan dijadikan landasan  Konstitusi berbagai Negara di dunia, secara konstitusional Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Sebagaimana kemudian disadari, penyediaan barang dan jasa publik dimaksud dapat dibiayai melalui sistem perpajakan maupun melalui sistem ‘sharing’ tergantung dari sifat barang dan jasa publik yang bersangkutan.

Hal-hal, yang pada hakekatnya mencakup cara penyediaan barang dan jasa publik dimaksud, yang meliputi bagaimana pendanaan harus dicari, dialokasikan, dan kemudian digunakan itulah  yang kemudian merupakan obyek tata kelola keuangan rumah tangga Negara yang dikenal dengan tata kelola Keuangan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Negara, sesuai dengan peran Negara pada zamannya, hanya terfokus pada  keuangan rumah tangga Negara, yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kendati kewajiban Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi tidak berubah,  peran Negara di era modern berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Bentuk, cara, dan pola penyediaan layanan dimaksud kemudian berpengaruh terhadap cara atau model pembiayaannya. Hal-hal tersebut pada gilirannya melahirkan lembaga-lembaga sebagai unsur Pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan Negara.

Pemikiran di era modern tersebut membawa konsekuensi dalam bentuk perubahan terhadap konsepsi Keuangan Negara yang semula sempit ke arah pengertian yang lebih  luas. Yaitu, yang semula menempatkan Pemerintah sebagai subyek, yang semata-mata mengelola keuangan Negara untuk memenuhi layanan publik  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian berkembang menjadi Pemerintah dalam peran barunya yang mencakup semua unsur Pemerintah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan keuangan dalam rangka pelaksanaan perannya dalam arti luas. Konsepsi baru Keuangan Negara ini kemudian dikenal dengan Keuangan Sektor Publik.

Konsekuensi perubahan terhadap konsepsi Keuangan Negara menjadi Keuangan Sektor Publik tersebut, secara substansi, merubah cakupan keuangan negara yang kemudian meliputi keuangan :

-     Unit-unit Pemerintah sebagai penghasil barang/ jasa publik, yaitu: kementerian/ lembaga Negara, dan unit nir laba;

-     perusahaan Negara di bawah kementerian yang anggarannya dikelola dalam APBN yang diserahi tugas untuk menghasilkan barang dan jasa publik;

-     perusahaan Negara dengan penganggaran tersendiri yang diserahi tugas untuk menghasilkan barang dan jasa publik;

-     lembaga keuangan Pemerintah, termasuk bank sentral, bank umum, dan lembaga asuransi.

2.        CSR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Sebagaimana dikemukakan di atas, bila tujuan utama CSR adalah untuk mencegah interupsi usaha, pertanyaan yang perlu dikemukakan pada kesempatan ini adalah  ‘apakah dalam kedudukannya sebagai unit pemerintah, sebuah badan usaha milik negara memerlukan program/ kegiatan seperti CSR ?’

Dengan mengacu pada hal-hal yang telah disampaikan di atas, jawabannya seharusnya adalah ‘ Tidak.’   Hal ini mengingat tujuan pendirian badan usaha milik negara itu sendiri, antara lain, adalah untuk menyediakan layanan publik. Artinya,  bahwa lahirnya  badan usaha milik negara sejak semula adalah ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik.  Yaitu, merupakan tujuan yang tidak berbeda dengan unit-unit pemerintah lainnya.

Bila demikian halnya, program yang dikembangkan untuk kegiatan CSR, nantinya akan  tumpang tindih dengan kegiatan pokok (core business) badan usaha itu sendiri. Atau pun bila tidak, akan tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain yang pada hakikatnya tertuju untuk penyelenggaraan layanan publik yang menjadi tugas pemerintah. Yaitu, kegiatan yang dilaksanakan oleh kemeterian/ lembaga.

Kendati tentunya tidak semua pihak sependapat dengan pemikiran di atas, paling tidak berbagai pihak sependapat bahwa kalau pun diperlukan adanya CSR, hendaknya kegiatan CSR tersebut tidak harus identik dengan pola CSR yang diterapkan pada sebuah korporasi pada umumnya. Artinya, perlu dipikirkan model yang sesuai dengan sifat lembaga korporatif milik negara tersebut.

C.      Implementasi CSR pada BUMN di Indonesia

Berbagai hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pelaksanaan CSR di Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam penjelasan di bawah ini.

1.        Model yang bersifat spesifik

Terlepas apakah pemikiran tersebut di atas dijadikan dasar pertimbangan ataupun tidak, praktek penyelenggaraan CSR pada badan usaha milik negara ternyata relatif berbeda dengan pola yang selama ini diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 88 (1) UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pola tersebut adalah seperti di bawah ini.

Sejak awal, program CSR pada badan-badan usaha milik negara telah diarahkan untuk kegiatan tertentu yang telah ditetapkan. Konkritnya, bahwa dana-dana yang disisihkan oleh korporasi dimaksud digunakan untuk membiayai dua kelompok program/ kegiatan. Yaitu, sebagian untuk pembinaan usaha kecil, dan sebagian lagi digunakan untuk pemberdayaan kondisi lingkungan. Bila dicermati, ini adalah merupakan perbedaan signifikan yang tampak dalam penyelenggaraan program CSR pada badan-badan  usaha milik negara dibandingkan dengan program CSR yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan swasta pada umumnya.

Program kelompok pertama, yang dikenal dengan nama Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program dimaksud berbentuk :

1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif,

2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan,

3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Sementara itu, program kelompok kedua dinamakan Program Bina Lingkungan. Sesuai dengan namanya, program dimaksud mencakup berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.

2.        Pola Pembiayaan

Sebagaimana layaknya yang berlaku dalam dunia korporasi, program-program CSR di Indonesia juga disediakan oleh BUMN yang berasal dari penyisihan keuntungan bersih perusahaan. Sesuai ketentuan, dana yang disediakan untuk CSR tidak melebihi 4% dari keuntungan bersih perusahaan. Yaitu, sebagian untuk membiayai Program Kemitraan, dan sebagian lainnya untuk Program Bina Lingkungan.

Dengan mengacu pada pola pembiayaan di atas, secara prinsip, Program Kemitraan dimaksud akan dibiayai melalui penyisihan keuntungan dengan porsi tidak lebih dari 2% dari keuntungan bersih badan usaha yang bersangkutan. Disamping itu, sebagaimana kemudian ditetapkan dalam ketentuan, program dimaksud dapat pula dibiayai dari hasil pengelolaan dana itu sendiri yang terakumulasi di lembaga pengelolanya.  Melalui program ini setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan.

Dibandingkan dengan Program Kemitraan, program Bina Lingkungan memiliki dimensi yang lebih luas dan lebih variatif sifatnya. Namun demikian, dari sisi pendanaan, seperti halnya Program Kemitraan, program ini pun dibiayai  melalui penyisihan keuntungan dengan porsi tidak lebih dari 2% dari keuntungan bersih badan usaha yang bersangkutan. Disamping juga tentunya dari hasil pengelolaan dana itu sendiri yang terakumulasi di lembaga pengelolanya.

Dari pola pembiayaan yang kini dikembangkan,  tampak bahwa program CSR (PKBL) telah mengakibatkan terjadinya penurunan bagian laba pemerintah, selaku pemegang saham/ pemilik. Hal tersebut disebabkan karena keuntungan bersih yang seharusnya hanya diperuntukkan sebagian sebagai Dana Cadangan (Equity) dan sebagian lagi berupa Deviden untuk Negara, kini harus dikurangi untuk pendanaan program PKBL.

Lebih dari itu, beberapa pihak tampaknya berpendapat bahwa program PKBL memiliki pengaruh pula terhadap Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) sehingga menjadi understated.

*

*           *